Pj Gubernur Kaltim Puji Penanganan Stunting di Kukar

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Prof Dr Akmal Malik puji penanganan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), dimana di tahun 2022 angka penanganan stunting sebesar 27,1 persen turun menjadi 17,6 persen di tahun 2023.

Hal ini disampaikan langsung usai kegiatan Pencanangan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Angsoka, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kukar. Rabu (12/6/2024). 

“Kukar saya apresiasi dan penghargaan yang tinggi  kepada Kukar karena berhasil menurunkan stunting 9,5 persen. Ini capaian yang luar biasa, bila perlu kabupaten kota lain belajar ke Kukar bagaimana mereka mengintervensinya,” ucap Prof Dr Akmal Malik.

Prof Dr Akmal Malik menambahkan bahwa penanganan yang baik ini bukan hanya terkait dengan uang, namun juga terkait administrasi dan ketepatan sasaran penanganan sesuai data yang dimiliki. “ Semoga praktik cerdas yang dilakukan bisa ditiru se-Kaltim,” tambahnya.

Sementara itu Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah mengaku bangga dipilihnya  Kukar sebagai lokus Pencanangan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Hal ini menjadi dukungan motivasi bagi pemerintah untuk konsisten dalam penanganan, serta apresiasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan desa, PKK, Posyandu, kader-kader Posyandu atas program kerja di tahun 2023  terkait penanganan stunting berjalan dengan baik dan dilaksanakan serentak.

“Salah satu indikatornya stunting di Kukar menurun mendekati 10 persen. Sebetulnya pengen saya itu zero, tapi memang saya memahami penanganan stunting juga sulit tapi bisa,” ucap Edi Damansyah.

Diirnya inginkan sinergi yang nyata bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, agar penanganan stunting ini bisa lebih terarah, cepat dan tepat sasaran dengan dukungan semua pihak. “Saya mengusulkan  ke gubernur, saya berharap sinerghitasprovinsi harus jelas, nanti ada roadmap yang kita bangun. Apa peran pemprov, kabupaten dan perusahaan. Harus disusun bersama, penentunya bagaimana pembiayaannya,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/stg/kn1/rhi)