Anggota DPRD Kaltim Pertanyakan Status Sejumlah Kecamatan di Kukar yang Masuk IKN

kukarnews.id, SAMARINDA —  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin mempertanyakan ke Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik terkait status sejumlah kecamatan di Kukar yang dimasukkan sebagai wilayah pengembangan IKN Nusantara.

Sebab, hingga hari ini, tidak ada penjelasan resmi dari Pemerintah Pusat maupun Otorita IKN Nusantara ke Pemprov Kaltim maupun ke Pemkab Kukar.

“Kita ingin mengetahui apakah sejumlah kecamatan di Kukar yang masuk wilayah pengembangan IKN Nusantara nanti berada dalam otorita IKN atau masih menjadi bagian wilayah administratif  Pemkab Kukar,” kata Salehuddin. Kamis (16/11/2023).

Kehadiran Akmal Malik di Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo.

Dari informasi ada 40 desa/kelurahan  yang tersebar di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan di Kukar yang masuk dalam KP/KSN-IKN

Menurutnya, apabila  Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan  statusnya nanti lepas dari Pemkab Kukar, karena jadi wilayah IKN, maka Kukar akan kehilangan begitu banyak PAD dan pendapatan lainnya sebab, Migas ada di Samboja dan Muara Jawa.

“Hingga kini tak ada penjelasan kepada Pemkab Kukar terkait masa depan kecamatan-kecamatan tersebut,” tambahnya.

Menjawab pertanyaan Salehuddin, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik berjanji akan mengkomunikasikan dengan pejabat di Otorita IKN, sehingga nanti ada penjelasan ke Pemkab Kukar maupun ke DPRD Kaltim.

“Saya akan coba komunikasikan dulu ya, untuk pertemuan dengan Otorita IKN, Pemprov Kaltim siap fasilitasi juga,” sebut Akmal. (alb/kn1/rhi/advdprdkaltim)